Perkembangan kebijakan sistem pertahanan Australia

Sabtu, 15 Oktober 2011

Australia sebagai negara benua yang terletak diselatan khatulistiwa yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan Inggris (Anglo
Celtic), masyarakat Australia merasa terisolir oleh lingkungan luarnya. Jika kita menganalisis dari segi historis, kultur, bahasa, tradisi dan sistem politik demokrasi masyarakat Australia lebih dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat, namun secara geografis Australia berdekatan dengan Asia. Kedekatan geografis dengan Asia dipandang bukan sebagai hikmah melainkan sebagai bencana. Ketakutan Australia pada Asia ini sudah muncul pada tahun 1850-an ketika Australia menemukan tambang-tambang emas dan perak dinegerinya yang akan mengundang pendatang dari Asia khususnya Cina.

Politik Isolasionis bukan saja berlaku pada kebijakan keimigrasian, tetapi juga pada kebijakan pertahanannya. Konsekuensinya, Australia selalu peduli pada perkembangan lingkungan strategisnya, khususnya untuk mencegah datangnya ancaman dari utara. Karena persepsi terisolasi dan ketidak mampuaannya mempertahankan diri sendiri itu pula yang menyebabkan timbul budaya strategis pada para perancang pertahanan Australia yang selalu melihat perlunya kekuatan luar yang besar yang dapat melindunginya, yang dikenal dengan Imperial Benevolent.

Antara 1788 sampai dengan 1941 kekuatan besar pelindung Australia adalah induk semangnya sendiri, Inggris. Perang Dunia Kedua menyebabkan Inggris harus lebih mempertahankan keamanan dirinya di Eropa ketimbang melindungi anak-anak jajahannya di Asia Tenggara, sehingga menyebabkan jatuhnya Singapura ke tangan Jepang. Ini menyebabkan Australia mengalihkan ketergantungannya dari Inggris kepada Amerika Serikat (AS), atau dikenal sebagai dari “Pax Britannica” ke “Pax Americana”. Untuk itulah Australia harus bersedia membantu AS yang mereka pandangjuga untuk mendapatkan jaminan keamanan darinya. Fokus perhatian AS untuk mencegah perluasan komunisme di Asia Pasifik menyebabkan Australia mengembangkan “Forward Defence Strategy” (Strategi Pertahanan Depan) yang di wujudkan antara lain melalui keikutsertaan Australia dalam Politik Pembendungan Komunisme (Containment Policy) AS di Asia, seperti dalam perang Korea dan Perang Vietnam. Selain itu, Australia juga bergabung dalam Pakta Pertahanan Asia Tenggara (South East Asia Treaty Organization – SEATO), British Commonwealth Far East Strategic Reserve (FESR) dan segitiga kerjasama pertahanan Australia, New Zealand and the United States (ANZUS). Ini sesuai dengan kepentingan pertahanan Australia.

Perubahan kebijakan Pertahanan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara pada masa Presiden Richard Nixon (Doktrin Nixon 1969) juga mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Australia dari ketergantungannya yang begitu besar pada aliansinya dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya menjadi suatu upaya untuk
memperkuat defence self-reliance. Ini bukan berarti Australia tidak ingin lagi beraliansi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atau tak mau lagi membangun jaringan pertahanan dengan negara-negara tetangganya, melainkan adanya upaya agar semakin mandiri dibidang pertahanan.

Gagasan Self-defence strategy baru benar-benar diimplementasikan pada akhir 1980an seperti yang termaktub dalam Dibb’s Report 1986 dan buku putih Pertahanan Australia 1987. Walaupun demikian Australia tetap tidak merasa mampu untuk mempertahankan keamanannya sendiri Tanpa bantuan AS atau kerjasama pertahanan dengan Negara-negara tetangganya. Karena itu, selain mempertahankan kerjasama pertahanan dengan AS dalam kerangka ANZUS, Australia juga berupaya untuk membangun jarring-jaring pertahanan keamanannya dengan Negara-negara tetangga Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Perkembngan lingkungan strategis pada akhir 1980an juga mengubah secara bertahap budaya strategis Australia dari pertahanan continental menjadi pertahanan maritime. Hal ini di buktikan John Howard pada masa pemerintahannya mengumumkan suatu kebijakan baru tentang informasi wilayah maritim Australia yang dikenal dengan nama Australia’s Maritime Identification Zone (AMIZ) pada tahun 2004 (melalui pernyataannya “Strengthening Australia’s Offshore Maritime Security”). AMIZ adalah suatu implementasi dari Program Missile Amerika (Standard Missile-3/SM-3) karena keikutsertaan Australia dalam program tersebut. Dengan diberlakukannya AMIZ sejauh 1000-1500 mil laut dari wilayah Australia, maka terdapat kewajiban bagi kapal-kapal barang atau manusia yang akan berlayar dan belabuh dipelabuhan-pelabuhan Australia untuk memberi tahu siapakan nahkoda dan anak buah kapalnya, membawa barang apa, berapa penumpangnya, akan menuju kepelabuhan mana di Australia dan sebagainya.

Berbagai Program keamanan mulai dari Dibb’s Repport 1986: Review of Australia’s Defence Capabilities, Buku Putih Pertahanan Australia 1987: The Defence of Australia, Buku Putih Pertahanan 1994: Defending Australia, Australia’s Strategic Policy 1997, Defence White Paper 2000: Our Future Defence Force, Defence White Paper 2003: A Defence Update. Di gunakan untuk mempertahankan keamanan dan wilayah dari berbagai ancaman dan sebagai upaya untuk memperkuat Defence Self-Reliance.

Kalau dibandingkan dengan kebijakan pertahanan di era PM John Howard, sebenarnya tidak ada beda secara prinsipil. Maksudnya Australia tetap akan menjadi pemain regional dan militernya akan terus bersifat sebagai expeditionary forces. Australia tidak ingin melihat instabilitas di kawasan sekitar Australia, karena instabilitas itu akan ganggu stabilitas Australia.
Dari situ bisa disimpulkan bahwa kalau pun ada perbedaan kebijakan dengan era PM Howard, lebih banyak pada program-program saja. Misalnya pengadaan suatu alutsista dari jenis X yang diputuskan di masa Howard dinilai tidak sesuai kebutuhan pertahanan. Kemudian oleh PM Rudd diganti menjadi jenis Y. Jadi perubahan kebijakan yang terjadi sifatnya tidak substansial. Dalam konteks Angkatan Laut, sepertinya PM Rudd akan meneruskan keputusan soal air warfare destroyer yang diputuskan oleh PM Howard. Nggak ada yang berubah. So…sesungguhnya antara kebijakan di masa PM Howard dan PM Rudd tidak ada perbedaan substansial.

0 komentar:

Posting Komentar